Do Communities Need to be Good Mapmakers?
This document describes the lessons learned from a participatory mapping exercise conducted in 2000 in Malinau East Kalimantan. It questions the need for communities to be directly involved as mappers.

Download (PDF, 29KB)

Policy Brief: Konflik kehutanan di Indonesia sebelum dan sesudah desentralisasi
We provide a profile of forest-related conflict in Indonesia 199 7 to June 2003, based on a survey of national and provincial newspaper articles and six case studies in Sumatra, Kalimantan and Java. The report shows that conflict increased most rapidly in 2000 during the transition to decentralization, and has generally stayed at higher levels than during the New Order period. Reports of conflicts were highest in East Kalimantan, followed by Sumatra and Central Java. The causes of conflict were primarily differences in perceptions about boundaries, rights to use of forest, compensation payments and distribution of benefits from forests. Although media reports focus on the escalation of conflict after the reform period, the case studies demonstrated complex histories of latent conflict and conflict resolution through compensation payments that proved unsuccessful in reducing long-run conflict. The study recommends that (i) conflict management be considered an element of forest management, (ii) forest conflicts should be monitored to learn more about their incidence, causes and ways of managing them and (iii) alternative methods for managing conflict should be explored.

Kami membuat profil konflik kehutanan di Indonesia mulai tahun 1997 sampai dengan Juni 2003 yang berdasarkan pada artikel-artikel koran nasional dan propinsi serta enam studi lapangan di Sumatra, Kalimantan dan Jawa. Laporan menunjukkan bahwa konflik meningkat paling tajam pada tahun 2000 selama masa transisi ke masa desentralisasi dan secara umumnya tetap berada pada posisi lebih tinggi dibandingkan selama masa Orde Baru. Laporan-laporan mengenai konflik paling banyak di Kalimantan Timur, kemudian diikuti oleh Sumatra dan Jawa Tengah. Penyebab utama konflik adalah adanya perbedaan sudut pandang mengenai tata batas, hak pemanfaatan hutan, pembayaran kompensasi dan distribusi keuntungan dari hutan-hutan. Walaupun laporan media lebih terfokus pada eskalasi konflik setelah masa reformasi, studi lapangan menunjukkan sejarah yang kompleks dari konflik laten dan penyelesaian konflik melalui pembayaran kompensasi yang terbukti tidak berhasil dalam menyelesaikan konflik jangka panjang. Studi ini merekomendasikan bahwa (i) pengelolaan konflik harus dipertimbangkan sebagai elemen dalam pengelolaan hutan, (ii) konflik kehutanan harus dimonitoring agar dapat dipelajari lebih jauh mengenai kejadiannya, penyebab dan cara untuk mengelolanya, (iii) Metode pilihan untuk pengelolaan konflik harus digali.

Download (Zipped PDF, 75KB)